Rabu , 12 Desember 2018 | 10:33 am

Tag Archives: hukum asuransi

Asuransi Menurut Islam Halal atau Haram? Berikut Penjelasannya

Asuransi Menurut Islam, Halal atau Haram? Sementara risiko kehidupan modern sangat tinggi. Baik itu karena mobilitas dengan risiko kecelakaan, makanan dan minuman cenderung banyak tidak sehat menghdirkan risiko sakit dan berbagai penyakit, risiko musibah bisnis, dan lain-lain. Asuransi memberikan ketenangan atas berbagai kemungkinan buruk yang menimpa.

Contohnya, tiba-tiba terjadi kecelakaan pada sebuah perjalanan penting. Todak berdaya, dan harus mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Beruntunglah orang yang sudah memiliki asuransi. Biaya perawatan akhirnya ditanggung oleh asuransi dengan melewati prosedur klaim.

Asuransi menurut islam, Halalkah sistem asuransi? Samakah asuransi sama dengan bermain judi, di mana uang premi asuransi bulanan dapat kembali pada kita atau tidak. Karena pembiayaan yang ditanggung asuransi tentu hanya dapat kita terima saat kita mengajukan klaim atas kejadian buruk yang menimpa?

3 Jenis Peluang Bisnis Online Tanpa Modal Banyak Yang Patut Untuk Anak Muda 

Daftar Asuransi Perusahaan Bisnis untuk Risiko Buruk Usaha

Peluang Bisnis Online Youtube Dan Raup Ratusan Juta Lewat Adsense

Begitulah sistem asuransi yang dipahami pada sistem konvensional. Untuk  mendapatkan label asuransi halal atau haram menurut Syar’i, maka perhatikan beberapa perbedaan penting yang membedakan antara sistem asuransi konvensional dengan asuransi syariah.

Tabungan Terbaik Tanpa Biaya Administrasi Bulanan

Fatwa MUI Mengenai Asuransi Menurut Islam

Asuransi menurut islam ternyata halal. Hal itu berdasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Hukum halal tersebut tentu dilabelkan pada sistem asuransi yang sesuai dengan konsep Syariah Islam. Tidak ada unsur riba, judi, dan perampasan dana oleh perusahaan asuransi pada nasabah.

Berikut beberapa hal yang harus dipahami bagaimana prinsip asuransi dapat dilabelkan halal menurut syariat Islam.

Ta’awun, Tolong Menolong

Kesadaran pertama mendasari prinisp asuransi menurut Islam adalah unsur tolonge menolong (ta’awun). Sebagaimana keterangan Fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa asuransi syariah yang sesuai dengan ISlam terdapat unsur tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ dengan memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Perlindungan Diri

Sesuai fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan, “Dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.” Prinsip perlindungan menempatkan asuransi memberikan manfaat besar pada pembayar premis asuransi, yakni sebuah perlindungan atas kehidupannya.

Tabrru’, Kebaikan

Konsep asuransi yang diatur oleh MUI dengan berlandaskan sistem syariah adalah dengan mengedepankan unsur-unsur kebaikan dan tidak ada motivasi yang bertentangan dengan sistem keadilan. Tabrru’ mempunyai makna kebaikan. jumlah dana premi yang terkumpul disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

Besaran premi disesuaikan dengan rujukan. Perhitungannya dilakukan dengan merujuk pada tabel mortalita (pada asuransi jiwa) dan merujuk pada tabel morbidita (pada asuransi kesehatan). Perhitungan rujukan harus bebas dari unsur riba.

Berbagai Risiko, Berbgai Keuntungan

Konsep asuransi menurut Islam menempatkan nasabah tetap sebagai pemilik uang. Premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan menjadi semacam iuran bersama dan tetap menjadi milik nasabah bersama. Perusahaan asuransi syariah diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola keuangan dengan tetap harus melaporkan tranparansi penggunaan keuangan, baik informasi klaim atau investasi.

Daftar Asuransi Bisnis

Oleh sebab itu kerugian akibat klaim secara materiil tetap dikembalikan dengan menggunakan uang nasabah, begitu juga investasi keuntungan yang didapat dari uang nasabah, maka juga harus dibagi bersama dengan nasabah asuransi syariah. Kosnep asuransi syariah disebut lebih adil, dimana risiko klain dan keuntungan tetap dikembalikan pada pemegam polis asuransi syariah.

Akad / Perjanjian dalam Asurani Syariah

MUI memebrikan gambaran jelas bagaimana sistem asuransi berlandaskan islam. Akad pada pengertian ini adalah kesepakatan yang dibuat peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. prinsipnya, dalam akad tidak memperkenankan adanya unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), tidak boleh ada investasi  haram, dan tidak digunakan untuk menolong-menolong pada kegiatan maksiat.

Tiga Akad dalam Sistem Asuransi Syariah

#1 Tijarah

Tijarah adalah akad jual beli atau tujuan komersial. Dalam asuransi syariah menggunakan midharabah, dimana investasi oleh nasabah dengan membayar premi bulanan digunakan untuk investasi untuk mendapatkan keuntungan.

#2. Tabbaru’

Akda mengajukan poolis asuransi syariah yang harus dipahami adalah niat untuk melakukan kebaikan, khsusunya niat untuk saling menolong. Dana premi terkumpul menjadi dana hibah untuk saling membantu antar nasabah.Saat ada nasabah yang mengalami kejadian buruk, maka secara ihklas nasabah lain memberikan kewenangan kepada pihak asuransi untuk menyalurkan dananya membantu nasabah terisiko.

#3. Wakalah bil ujrah

Wakalah adalah sebuah akad / kesepakatan bahwa peruhasaan asuransi diberikan mandat / amanah mengelola dana terkumpul. Perusahaan asuransi ‘hanya’ bertidak sebagai wakil nasabah, bukan pemilik dana nasabah. Untuk itu perusahaan diberi feesebagai imbalan ujrah.

pada konsep ini kerugian akibat investasi asuransi tidak dibebankan kepada perusahaan asuransi. Resiko keuangan tetap menjadi milik nasabah. Kecuali jika perusahaan dengan sengaja melakukan kecerobohan dan kebohongan yang menyebabkan perusahaan mendapat predikat wanprestasi.

jadi pada prinsipnya Bagaimana asuransi menurut Islam, Halal atau Haram sangat tergantung pada praktek asuransi yang dijalankan. Jika kesepakatan (yang tertera pada polis) sesuai dengan beberapa prinsipo di atas, maka asuransi tersebut pantas menyandang label halal.